Pesan Sidang KWI Jelang Pemilu 2024

PESAN SIDANG KWI 2023:
BERJALAN BERSAMA MENUJU INDONESIA DAMAI

Kami, para Uskup Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), menyelenggarakan sidang tahunan pada tanggal 7-14 November 2023 di Jakarta. Dalam kesempatan itu kami mendapat banyak masukan dari berbagai narasumber ahli mengenai situasi terkini di bidang politik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, baik situasi nasional maupun internasional. Berbagai informasi yang disampaikan kami diskusikan dan membuat kami semakin terdorong untuk menghidupi Tema Sidang, “Berjalan Bersama Menuju Indonesia Damai”, seraya menyongsong perayaan 100 Tahun KWI 2024.

Kami menyadari bahwa situasi tahun politik 2024 sudah terasa mulai sekarang. Rakyat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Wakil Rakyat, yakni Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD (Propinsi dan Kabupaten/Kota), dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 27 November 2024 kita juga akan memilih 548 kepala daerah (37 Gubernur, 415 Bupati dan 93 Walikota). Tahun 2024 akan menjadi tahun yang suhu politiknya tinggi dan dari segi ekonomi akan menguras anggaran pusat dan daerah. Anggaran yang mencapai puluhan trilyun akan mubazir jika pemilu tersebut tidak bisa memunculkan orang-orang yang akan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

Syukurlah bahwa pandemi COVID-19 telah diatasi dengan baik dan bangsa Indonesia tetap bersatu mengupayakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Situasi politik akhir-akhir ini, khususnya yang terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota legislatif baik pusat maupun daerah dan pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota), cenderung menunjukkan turunnya kualitas demokrasi. Biaya politik yang mahal menggoda orang menempuh segala cara untuk mencapai tujuan dan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Di sana-sini, para calon juga tidak segan menerabas hukum, melakukan politik uang, menghalalkan nepotisme dan melanggengkan dinasti politik sehingga dapat membahayakan demokrasi. Jika hal-hal tersebut dibiarkan terus, harapan Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.

Dunia Memerlukan Perdamaian

Dalam situasi damai, kita bisa mengharapkan ekonomi akan semakin bertumbuh, masalah sosial semakin berkurang, upaya pelestarian lingkungan hidup berjalan dengan baik, dan semua orang dapat bekerja dengan tenang. Dengan demikian, hidup kita juga akan semakin bermartabat. Kepastian hukum yang ditopang oleh aparat penegak hukum yang profesional dan tidak memihak akan membantu menciptakan kondisi damai.

Situasi perdamaian dunia memang sedang memprihatinkan. Selagi perang antara Rusia dengan Ukraina yang sudah berlangsung hampir dua tahun belum berakhir, terjadi juga perang di Israel dan Palestina. Kita sangat prihatin bahwa situasi ekonomi dan sosial dunia yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, diganggu oleh perang yang menyengsarakan rakyat. Keprihatinan kita terasa menyesakkan hati karena kita tidak berdaya menghentikan perang. Kita hanya bisa ikut memberi bantuan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan korban peperangan. Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak bisa mencampuri urusan internal negara lain dan hanya bisa berdoa bahwa para pemimpin negara-negara yang sedang bertikai segera mengambil keputusan untuk menghentikan perang demi menghormati martabat manusia dan kesejahteraan rakyatnya. Di samping itu, perang dagang antar negara maju dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menambah ketidaknyamanan kehidupan bersama masyarakat dunia.

Di dalam negeri, situasi kerawanan keamanan di Papua perlu mendapat perhatian serius. Pada sebagian wilayah Papua masih terus terjadi konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan aparat, sehingga rasa aman bagi penduduk sipil tidak kunjung tercipta. Penduduk sipil kerap menjadi korban. Untuk itu, Pemerintah perlu duduk bersama dan berdialog dengan setiap kelompok. Belajar dari pengalaman penyelesaian konflik di Aceh, pemecahan masalah di Papua juga harus melibatkan para Kepala Suku, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, para Pimpinan Gereja, serta Tokoh Agama. Para tokoh tersebut adalah orang-orang yang mendengarkan, melihat dan merasakan langsung penderitaan rakyat dan umatnya. Mereka pasti mempunyai cara-cara bijak dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Kita percaya bahwa sebagaimana Tuhan tidak membedakan orang (Bdk. Kis. 10:34), Pemerintah juga tidak boleh membeda-bedakan warganya.

Masalah yang Membutuhkan Perhatian Serius

Kami ingin menghimbau masyarakat luas agar memperlakukan anak-anak dan kaum perempuan secara terhormat dan bermartabat. Perjuangan emansipasi kaum perempuan yang telah dimulai sejak era Ibu Kartini sampai di zaman kita, belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Pada banyak bidang kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kaum perempuan tetap terpinggirkan dan belum mendapatkan perlakuan setara dengan laki-laki sesuai dengan hak-haknya. Pada kenyataannya kaum perempuan selalu hadir dan memberikan kontribusi dalam setiap babak sejarah Indonesia. Untuk melindungi anak-anak dan kaum perempuan, Pemerintah harus memberi hukuman berat bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual dan perdagangan orang. Tidak seorang pun, baik anak-anak maupun kaum perempuan, boleh dieksploitasi.

Kami ingin memberi perhatian pada kaum muda. Mereka bukan hanya pemilik masa depan melainkan juga pemilik masa kini. Jika kaum muda salah arah, kehidupan masa depan bangsa juga akan rusak. Maka, baik pemerintah maupun institusi swasta harus bekerja sama untuk memberdayakan kaum muda sesuai dengan talenta yang dimiliki. Kaum muda harus mendapat kesempatan untuk menjadi warganegara yang kompeten. Semoga mereka tidak menjadi angkatan yang bengkok, berbelit-belit, jahat dan tidak setia (Bdk. Ul. 32: 5; Mat. 12: 39), melainkan angkatan yang terberkati (Bdk. Mzm. 14: 5; 22: 31).

Kami mengingatkan bahwa di tahun politik 2024 politik identitas berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan (SARA) juga rawan dimanfaatkan oleh politikus untuk mencapai tujuan kontestasi politik. Tidak kalah penting, kemiskinan dan ketidakadilan menuntut perhatian lebih dari kita semua. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), ketimpangan sosial dan diskriminasi merupakan masalah lama yang tak kunjung selesai. Masalah intoleransi, radikalisme dan terorisme yang naik-turun berdinamika di jalannya sendiri, belum hilang dari negeri ini. Kita dituntut memberi perhatian serius bukan hanya pada masalah-masalah tersebut tetapi juga pada oknum bangsa yang sampai hati mengeksploitasinya demi keuntungan pribadi ataupun golongan.

Pemanasan bumi, penggundulan hutan dan perubahan iklim adalah permasalahan yang menyangkut lingkungan hidup yang sekarang maupun ke depan, akan semakin menantang. Kita diingatkan untuk terus mengimplementasikan Ensiklik Paus Fransiskus yakni, Laudato Si – Terpujilah Engkau (2015) dan ditegaskan lebih serius dalam Seruan Apostolik Laudate Deum – Pujilah Allah (2023). Kami mengapresiasi berbagai lembaga yang melakukan gerakan penanaman pohon, pertanian dengan pupuk organik dan pengolahan sampah dengan baik. Oleh karena itu, kami menghimbau pemerintah dan masyarakat bekerjasama mewujudkan bumi sebagai rumah kita bersama.

Perubahan demografi juga perlu disikapi dengan bijaksana. Penduduk usia produktif akan lebih banyak dibanding masyarakat yang belum/tidak produktif. Bonus demografi perlu diwaspadai agar tidak sampai menimbulkan penyakit sosial. Jumlah usia produktif yang lebih banyak berpotensi mengubah gaya hidup masyarakat menjadi konsumtif dan hedonis. Pesatnya perkembangan digital di berbagai bidang saat ini juga sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat.

Menuju Indonesia Emas

Pemerintah telah mencanangkan Indonesia Emas 2045 sebagai tujuan perayaan 100 tahun Kemerdekaan. Di tahun tersebut negeri kita diharapkan sudah maju dan unggul. Indonesia Emas menyemangati sekaligus mengingatkan kita untuk melakukan berbagai upaya mewujudkannya. Kami mendukung Pemerintah Republik Indonesia yang mengajak kita semua untuk berlari mengejar kemajuan, serta pada saat yang sama menepis berbagai rintangan yang bisa menghambat atau bahkan menghentikan gerak kencang kita sebagai masyarakat, bangsa, dan negara.

Kami para Uskup dan Umat Katolik Indonesia bersama dengan barisan besar komponen bangsa menginginkan terwujud dan terpeliharanya kedamaian demi tercapainya Indonesia Emas. Kami juga dengan sepenuh hati berupaya ikut serta melakukan berbagai hal yang perlu untuk mengurangi atau meniadakan hambatan-hambatan tersebut di atas. Kami memastikan bersama komponen bangsa akan bekerja sama mendorong munculnya atau dilakukannya hal-hal penting demi menciptakan situasi damai dalam rangka menyongsong Indonesia Unggul dan Maju.

Kami mendorong umat terlibat aktif untuk melahirkan para pemimpin baru yang memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, menghormati kebhinekaan, memiliki integritas, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan; mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil-lemah-miskin-tersingkir-difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia dan menjaga keutuhan alam ciptaan.

Kami meminta kepada para calon eksekutif dan legislatif serta penyelenggara Pemilu dan TNI-Polri untuk bersatu mewujudkan Pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas dan bermartabat.

Penutup

Dalam kesempatan ini, kami mengajak saudara-saudari sebangsa untuk saling bergandengan tangan dan dengan tulus hati mendukung Pemerintah. Kita semua wajib bekerjasama untuk dapat membuat kebijakan yang adil, komprehensif dan bersifat segera. Dengan demikian, hal-hal yang mengganggu pencapaian kita sebagai bangsa bermartabat bisa disingkirkan. Marilah kita berjalan bersama menuju Indonesia Damai, “sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia” (Flp. 2: 2-3). Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang dengan berbagai cara telah berusaha mengurangi semua penghalang yang mengganggu cita-cita kita untuk menjadi masyarakat, bangsa dan negara yang maju dan unggul. Semoga semakin banyak orang yang berkehendak baik ikut serta menjaga dan melindungi bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Jakarta, 14 November 2023
Ketua,

Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC

Sekretaris Jenderal,

Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM